A. LATAR BELAKANG
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sering mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. Bahkan, berbagai media massa hampir setiap hari memberitakan tentang buruknya kinerja PNS. Alasan mendasar adalah para PNS dinilai kurang produktif, menghamburkan uang negara, kurang disiplin serta rendahnya etos kerja. Stigma buruk itu umumnya ditujukan kepada para PNS di hampir seluruh instansi pemerintah. Tingkat kinerja pegawai pemerintah secara umum belum mencapai standar profesionalisme. Masih banyak pegawai pemerintah datang ke kantor, mengisi absen, ngobrol, baca koran, main game dan pulang tanpa adanya kerja yang dapat memberikan masukan bagi tercapainya pelayanan publik yang ditetapkan. Pelayanan Publik dan penyelenggara pemerintah merupakan fungsi dari berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah faktor sumber daya manusia yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disini dapat dikatakan bahwa baik buruknya suatu birokrasi negara sangat dipengaruhi oleh kualitas PNS. Dinas Administrasi Personel (Disminpers) Mako Kormar memiliki tugas untuk mengatur urusan kepegawaian dan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen Sumber Daya Manusia yang mencakup penciptaan dan pemeliharaan sistem informasi sumber daya manusia, perencanaan tenaga kerja, seleksi, perencanaan program orientasi, penempatan, pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan, manajemen sistem imbalan yang efektif, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, pemeliharaan hubungan atasan dan bawahan serta pensiun. Tugas Pokok Disminpers Kormar meliputi:
1. Melaksanakan kegiatan Administrasi personel Militer dan PNS dengan melaksanakan pemindahan, kenkat, pendidikan dan pemisahan personel.
2. Melaksanakan Pendataan personel Militer dan PNS.
3. Melaksanakan kegiatan dan meningkatkan motivasi juang dengan memberikan kesejahteraan dan pembinaan mental serta jasmani.
4. Melaksanakan perawatan dan kesamaptaan jasmani personel Militer dan PNS.
Permasalahan :
Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi masih ditemukan permasalahan Kinerja PNS Disminpers Kormar . Pokok Permasalahan :
1. Tidak ada kejelasan waktu Proses Administrasi
2. Kedisiplinan Pegawai rendah
3. Sarana prasarana penunjang pelayanan tidak mendukung.
B. PEMBAHASAN
Menurut DR. Budi Supriyanto (2009;238) “Kinerja adalah keseluruhan unsur dan proses terpadu dalam suatu organisasi yang didalamnya terkandung kekhasan masing-masing individu, perilaku pegawai dalam organisasi secara keseluruhan dan proses tercapainya tujuan tertentu”. Sedangkan Kinerja menurut Rivai (2010;548) adalah “Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. Kinerja dalam manajemen pemerintah merupakan tanggung jawab utama seorang pimpinan, dimana pimpinan membantu pegawainya agar dapat berprestasi lebih baik. Jika kinerja perorangan/pegawai baik maka kemungkinan besar kinerja institusi juga baik. Dengan demikian terdapat hubungan antara kinerja perorangan/pegawai dengan kinerja institusi. Kinerja seseorang akan lebih baik jika dia memiliki keahlian yang tinggi, dan diberi gaji atau upah sesuai dengan peraturan atau perjanjian, serta mempunyai harapan masa depan yang lebih baik.. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan sumber daya utama dalam suatu organisasi dalam hal ini Disminpers Kormar, mereka dituntut untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Setiap organisasi yang ingin berhasil mencapai tujuan memerlukan tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam hal bekerja dengan sesuatu melalui orang lain. Untuk itu pimpinan organisasi dituntut untuk memenuhi keberadaan bawahannya. Karena perilaku yang diwujudkan cenderung diwarnai oleh hakikat tujuan yang dicapai meskipun pada dasarnya yang bersangkutan menyadari adanya suatu ikatan antara tujuan organisasi tersebut.
Langkah langkah/ Strategi untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain dengan :
1. Perencanaan Perkantoran
2. Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai/PNS.
3. Memberikan Reward atau Punishment bagi pegawai.
4. Pengawasan terhadap kinerja pegawai/PNS.
1. PERENCANAAN PERKANTORAN
Perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan dating dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan (Siagian,2003:88). Sedangkan menurut Khaerul Umam (2014) Perencanaan adalah susunan yang terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang sistematis, tepat dan akurat dalam rangka mencapai tujuan. Tahap Perencanan Perkantoran antara lain : a. Pengelompokan fungsi-fungsi. Pengelompokan kegiatan staf dan servis yang merupakan fungsi-fungsi Instansi sehingga ada peningkatan efisiensi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. b. Pelimpahan tanggung jawab. Atasan bertanggung jawab atas hasil kerja, baik yang dikerjakannya sendiri maupun yang dikerjakan oleh para bawahannya dalam rantai komando. Pelimpahan tanggung jawab merupakan salah satu cara atasan meningkatkan efektifitasnya dalam mencapai tujuan Instansi. c. Garis wewenang Perinsip dasar garis wewenang adalah diberikannya wewenang yang cukup untuk memngkinkan pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan. d. Membuat Prosedur kerja dan Perencanaan tata ruang. Pada hakikatnya prosedur kerja disusun agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan menurut limit waktu yang ditentukan. Prosedur kerja atau prosedur pelayanan bertujuan memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap suatu pekerjaan agar tidak terjadi kesimpangsiuran proses penyelesaian pekerjaan tersebut atau menjadikan pekerjaan efektif dan efisien. Perencanaan tata ruang kantor yang memperhatikan azas rangkaian kerja, memiliki keteraturan dan kerapihan dalam mobilitas serta dalam melakukan pekerjaan sehingga akan tercipta hierarki pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih mudah dan hasil pekerjaan menjadi optimal.
2. MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI
Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar merekan bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma social yang berlaku (Rivai, 2010:825). Disiplin kerja merupakan keadaan pegawai yang harus ada dalam setiap kegiatan organisasi sehingga dapat memudahkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Peran seorang pimpinan sangat penting dalam memberkan pengaruh dan menggerakan bawahan untuk melaksanakan pekerjan dengan disiplin kerja yang tinggi, sehingga seluruh progam yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
3. MEMBERIKAN REWARD ATAU PUNISHMENT BAGI PEGAWAI.
Peningkatan kinerja pegawai diperlukan motivasi kerja pegawai untuk berkarya dan berprestasi, oleh karenanya dengan memberikan reward bagi pegawai yang kinerjanya tinggi dan memberikan punishment bagi pegawai yang telah melakukan pelanggaran disiplin kerja. “Reward atau penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan agar produktifitas tinggi” (Tohardi, 2002: 317). Menurut UU nomor 8 Tahun 1984 ayat (2), Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa atau bentuk penghargaan lainnya seperti surat pujian, penghargaan yang berupa materil dan lain-lain. Punishment atau hukuman adalah sebuah cara atau tindakan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku seseorang agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Punishmen/hukuman diberikan kepada pegawai/ yang telah melakukan pelanggaran kerja. “Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan seseorang pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan organisasi” (Rivai, 2010:831). Sanksi Pelanggaran Kerja adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan seorang pimpinan organisasi kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur pimpinan organisasi.
4. PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI/PNS
Pengawasan adalah proses atau cara atasan mengetahui hasil dari pekerjaan bawahan apakah sesuai dengan rencana atau prosedur yang ada sehingga mengetahui tingkat kesalahan yang dilakukan para pegawai ( Umam,2014:113). Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, ketentuan, serta peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan disini dengan maksud untuk mencagah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, kebocoran dan pemborosan dalam penggunaan waktu, dana, daya dan sarana sehingga seluruh kegiatan organisasi/Instansi dapat terlaksana dengan berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Pelayanan kepegawaian merupakan tugas pokok dan fungsi Disminpers Kormar dalam membantu peran mencapai tujuan Organisasi Kormar. Menurut H.A.S Moenir (2000) “Pelayanan adalah suatu proses penggunaan akal pikiran, pancaindra dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik dalam bentuk barang maupun jasa”. H.A.S Moenir membagi pelayanan secara umujm menjadi 2 jenis utama, yaitu : Pelayanan fisik, pelayanan yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan Pelayanan administratif, pelayanan yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi. Dukungan yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan Disminpers Kormar untuk meningkatan pelayanan kepegawaian adalah dengan meningkatkan kinerja Pegawai adalah : 1. Pemimpin yang kompeten dan tegas. Disini peran pimpinan sangatlah penting dalam pengawasan, pendisiplinan, pembuatan prosedur kerja juga dalam pemberian reward / punishment bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir untuk mempengaruhi, menggerakkan/merarahkan dan memberikanmotivasi kerja pada seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Dan Pemimpin harus tegas dalam pengambilan sebuah keputusan. 2. Kebijakan yang rasional dan peraturan yang tepat . Kebijakan sebagai seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi tertentu, yang dijiwai oleh nilai-nilai, sikap atau anutan tertentu, dengan kelengkapan ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya(Sugianto,2003:14). Kebijakan yang rasional adalah kebijakan yang dirancang secara tepat untuk memaksimalkan hasil pencapaian yang bersih. Rasional disini adalah penekanan pada efisiensi, dengan memperhitungkanrasio yang dicapai bagi setiap nilai social yang dikorbankan pada setiap alternatif kebijakan. Setiap kebijakan selalu terkait dengan lingkungan dimana ia disusun dan kemudian ditetapkan menjadi suatu kebijakan yang siap diimplementasikan. Peraturan adalah pernyataan bahwa sesuatu tindakan harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu (Stoner,1988:1430) 3. Sarana dan Prasarana yang menunjang, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan(alat). Contoh Komputer, meja, kursi, mesin fotocopy, almari,dll. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Contoh Gedung, ruang tanah. Sarana dan prasarana sangatlah penting dalam menunjang kelancaran kegiatan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian di Disminpers Kormar.
C. KESIMPULAN
1. Dalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian, Kinerja PNS Disminpers Mako Kormar masih rendah. Diantaranya adalah tidak ada kejelasan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelayanan, kedisiplinan dan sarana-sarana penunjang pelayanan. Mengingat pentingnya pengelolaan sumber daya manusia, maka diharapkan kinerja PNS Disminpers dapat lebih maksimal.
2. Langkah langkah/ Strategi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Perencanaan Organisasi/Perkantoran
b. Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai/PNS.
c. Pengawasan terhadap kinerja pegawai/PNS.
d. Memberikan Reward atau Punishment bagi pegawai.
3. Pentingnya Disiplin kerja pegawai yang harus ada dalam setiap kegiatan organisasi sehingga dapat memudahkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Peran seorang pimpinan sangat penting dalam memberkan pengaruh dan menggerakan bawahan untuk melaksanakan pekerjan dengan disiplin kerja yang tinggi, sehingga seluruh program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
4. Dukungan yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan Disminpers Kormar untuk meningkatan pelayanan kepegawaian dengan meningkatkan kinerja Pegawai diantaranya adalah :
a. Pemimpin yang kompeten dan tegas.
b. Kebijakan yang rasional dan peraturan yang tepat
c. Sarana dan Prasarana yang menunjang,
5. Apabila strategi atau langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan pelayanan kepegawaian Disminpers Kormar dapat diwujudkan dan diimplementasikan secara baik dan benar serta adanya dukungan penunjang yang diperlukan maka:
a. Adanya kejelasan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelayanan,
b. Terciptanya kedisiplinan maka pegawai akan termotivasi dan akan timbul kesadaran serta tanggung jawab dalam bekerja sesuai dengan hak dan kewajiban.
c. Dengan ketersediaan sarana-sarana penunjang pelayanan maka kinerja PNS Disminpers dapat lebih optimal.
Dengan demikian maka akan tercapai tujuan untuk meningkatkan kinerja kepegawaian PNS Disminpers Kormar.
DAFTAR PUSTAKA :
H.A.S.Moenir.2002. Manajemen pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Rivai & Sagala. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers.
Sugianto. 2003.Buku Panduan Perkuliahan Kebijakan Publik. STIA LAN Jakarta.
Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan.Tangerang: Media Brilian.
Umam, Khaerul. 2014. Manajemen Perkantoran. Bandung: Pustaka Setia.
Program Kerja dan Anggaran Korps Marinir Tahun 2012
Kamus Besar Bahasa Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
Internet: https://herdiantioktora.wordpress.com http://www.pengertianahli.com/
Dan ini adalah sisa postingan saya yang akan saya sembunyikan dan hanya muncul pada saat post page atau link read more.. diklik
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sering mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. Bahkan, berbagai media massa hampir setiap hari memberitakan tentang buruknya kinerja PNS. Alasan mendasar adalah para PNS dinilai kurang produktif, menghamburkan uang negara, kurang disiplin serta rendahnya etos kerja. Stigma buruk itu umumnya ditujukan kepada para PNS di hampir seluruh instansi pemerintah. Tingkat kinerja pegawai pemerintah secara umum belum mencapai standar profesionalisme. Masih banyak pegawai pemerintah datang ke kantor, mengisi absen, ngobrol, baca koran, main game dan pulang tanpa adanya kerja yang dapat memberikan masukan bagi tercapainya pelayanan publik yang ditetapkan. Pelayanan Publik dan penyelenggara pemerintah merupakan fungsi dari berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah faktor sumber daya manusia yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disini dapat dikatakan bahwa baik buruknya suatu birokrasi negara sangat dipengaruhi oleh kualitas PNS. Dinas Administrasi Personel (Disminpers) Mako Kormar memiliki tugas untuk mengatur urusan kepegawaian dan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen Sumber Daya Manusia yang mencakup penciptaan dan pemeliharaan sistem informasi sumber daya manusia, perencanaan tenaga kerja, seleksi, perencanaan program orientasi, penempatan, pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan, manajemen sistem imbalan yang efektif, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, pemeliharaan hubungan atasan dan bawahan serta pensiun. Tugas Pokok Disminpers Kormar meliputi:
1. Melaksanakan kegiatan Administrasi personel Militer dan PNS dengan melaksanakan pemindahan, kenkat, pendidikan dan pemisahan personel.
2. Melaksanakan Pendataan personel Militer dan PNS.
3. Melaksanakan kegiatan dan meningkatkan motivasi juang dengan memberikan kesejahteraan dan pembinaan mental serta jasmani.
4. Melaksanakan perawatan dan kesamaptaan jasmani personel Militer dan PNS.
Permasalahan :
Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi masih ditemukan permasalahan Kinerja PNS Disminpers Kormar . Pokok Permasalahan :
1. Tidak ada kejelasan waktu Proses Administrasi
2. Kedisiplinan Pegawai rendah
3. Sarana prasarana penunjang pelayanan tidak mendukung.
B. PEMBAHASAN
Menurut DR. Budi Supriyanto (2009;238) “Kinerja adalah keseluruhan unsur dan proses terpadu dalam suatu organisasi yang didalamnya terkandung kekhasan masing-masing individu, perilaku pegawai dalam organisasi secara keseluruhan dan proses tercapainya tujuan tertentu”. Sedangkan Kinerja menurut Rivai (2010;548) adalah “Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. Kinerja dalam manajemen pemerintah merupakan tanggung jawab utama seorang pimpinan, dimana pimpinan membantu pegawainya agar dapat berprestasi lebih baik. Jika kinerja perorangan/pegawai baik maka kemungkinan besar kinerja institusi juga baik. Dengan demikian terdapat hubungan antara kinerja perorangan/pegawai dengan kinerja institusi. Kinerja seseorang akan lebih baik jika dia memiliki keahlian yang tinggi, dan diberi gaji atau upah sesuai dengan peraturan atau perjanjian, serta mempunyai harapan masa depan yang lebih baik.. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan sumber daya utama dalam suatu organisasi dalam hal ini Disminpers Kormar, mereka dituntut untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Setiap organisasi yang ingin berhasil mencapai tujuan memerlukan tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam hal bekerja dengan sesuatu melalui orang lain. Untuk itu pimpinan organisasi dituntut untuk memenuhi keberadaan bawahannya. Karena perilaku yang diwujudkan cenderung diwarnai oleh hakikat tujuan yang dicapai meskipun pada dasarnya yang bersangkutan menyadari adanya suatu ikatan antara tujuan organisasi tersebut.
Langkah langkah/ Strategi untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain dengan :
1. Perencanaan Perkantoran
2. Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai/PNS.
3. Memberikan Reward atau Punishment bagi pegawai.
4. Pengawasan terhadap kinerja pegawai/PNS.
1. PERENCANAAN PERKANTORAN
Perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan dating dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan (Siagian,2003:88). Sedangkan menurut Khaerul Umam (2014) Perencanaan adalah susunan yang terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang sistematis, tepat dan akurat dalam rangka mencapai tujuan. Tahap Perencanan Perkantoran antara lain : a. Pengelompokan fungsi-fungsi. Pengelompokan kegiatan staf dan servis yang merupakan fungsi-fungsi Instansi sehingga ada peningkatan efisiensi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. b. Pelimpahan tanggung jawab. Atasan bertanggung jawab atas hasil kerja, baik yang dikerjakannya sendiri maupun yang dikerjakan oleh para bawahannya dalam rantai komando. Pelimpahan tanggung jawab merupakan salah satu cara atasan meningkatkan efektifitasnya dalam mencapai tujuan Instansi. c. Garis wewenang Perinsip dasar garis wewenang adalah diberikannya wewenang yang cukup untuk memngkinkan pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan. d. Membuat Prosedur kerja dan Perencanaan tata ruang. Pada hakikatnya prosedur kerja disusun agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan menurut limit waktu yang ditentukan. Prosedur kerja atau prosedur pelayanan bertujuan memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap suatu pekerjaan agar tidak terjadi kesimpangsiuran proses penyelesaian pekerjaan tersebut atau menjadikan pekerjaan efektif dan efisien. Perencanaan tata ruang kantor yang memperhatikan azas rangkaian kerja, memiliki keteraturan dan kerapihan dalam mobilitas serta dalam melakukan pekerjaan sehingga akan tercipta hierarki pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih mudah dan hasil pekerjaan menjadi optimal.
2. MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI
Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar merekan bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma social yang berlaku (Rivai, 2010:825). Disiplin kerja merupakan keadaan pegawai yang harus ada dalam setiap kegiatan organisasi sehingga dapat memudahkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Peran seorang pimpinan sangat penting dalam memberkan pengaruh dan menggerakan bawahan untuk melaksanakan pekerjan dengan disiplin kerja yang tinggi, sehingga seluruh progam yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
3. MEMBERIKAN REWARD ATAU PUNISHMENT BAGI PEGAWAI.
Peningkatan kinerja pegawai diperlukan motivasi kerja pegawai untuk berkarya dan berprestasi, oleh karenanya dengan memberikan reward bagi pegawai yang kinerjanya tinggi dan memberikan punishment bagi pegawai yang telah melakukan pelanggaran disiplin kerja. “Reward atau penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan agar produktifitas tinggi” (Tohardi, 2002: 317). Menurut UU nomor 8 Tahun 1984 ayat (2), Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa atau bentuk penghargaan lainnya seperti surat pujian, penghargaan yang berupa materil dan lain-lain. Punishment atau hukuman adalah sebuah cara atau tindakan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku seseorang agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Punishmen/hukuman diberikan kepada pegawai/ yang telah melakukan pelanggaran kerja. “Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan seseorang pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan organisasi” (Rivai, 2010:831). Sanksi Pelanggaran Kerja adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan seorang pimpinan organisasi kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur pimpinan organisasi.
4. PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI/PNS
Pengawasan adalah proses atau cara atasan mengetahui hasil dari pekerjaan bawahan apakah sesuai dengan rencana atau prosedur yang ada sehingga mengetahui tingkat kesalahan yang dilakukan para pegawai ( Umam,2014:113). Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, ketentuan, serta peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan disini dengan maksud untuk mencagah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, kebocoran dan pemborosan dalam penggunaan waktu, dana, daya dan sarana sehingga seluruh kegiatan organisasi/Instansi dapat terlaksana dengan berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Pelayanan kepegawaian merupakan tugas pokok dan fungsi Disminpers Kormar dalam membantu peran mencapai tujuan Organisasi Kormar. Menurut H.A.S Moenir (2000) “Pelayanan adalah suatu proses penggunaan akal pikiran, pancaindra dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik dalam bentuk barang maupun jasa”. H.A.S Moenir membagi pelayanan secara umujm menjadi 2 jenis utama, yaitu : Pelayanan fisik, pelayanan yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan Pelayanan administratif, pelayanan yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi. Dukungan yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan Disminpers Kormar untuk meningkatan pelayanan kepegawaian adalah dengan meningkatkan kinerja Pegawai adalah : 1. Pemimpin yang kompeten dan tegas. Disini peran pimpinan sangatlah penting dalam pengawasan, pendisiplinan, pembuatan prosedur kerja juga dalam pemberian reward / punishment bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir untuk mempengaruhi, menggerakkan/merarahkan dan memberikanmotivasi kerja pada seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Dan Pemimpin harus tegas dalam pengambilan sebuah keputusan. 2. Kebijakan yang rasional dan peraturan yang tepat . Kebijakan sebagai seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi tertentu, yang dijiwai oleh nilai-nilai, sikap atau anutan tertentu, dengan kelengkapan ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya(Sugianto,2003:14). Kebijakan yang rasional adalah kebijakan yang dirancang secara tepat untuk memaksimalkan hasil pencapaian yang bersih. Rasional disini adalah penekanan pada efisiensi, dengan memperhitungkanrasio yang dicapai bagi setiap nilai social yang dikorbankan pada setiap alternatif kebijakan. Setiap kebijakan selalu terkait dengan lingkungan dimana ia disusun dan kemudian ditetapkan menjadi suatu kebijakan yang siap diimplementasikan. Peraturan adalah pernyataan bahwa sesuatu tindakan harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu (Stoner,1988:1430) 3. Sarana dan Prasarana yang menunjang, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan(alat). Contoh Komputer, meja, kursi, mesin fotocopy, almari,dll. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Contoh Gedung, ruang tanah. Sarana dan prasarana sangatlah penting dalam menunjang kelancaran kegiatan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian di Disminpers Kormar.
C. KESIMPULAN
1. Dalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian, Kinerja PNS Disminpers Mako Kormar masih rendah. Diantaranya adalah tidak ada kejelasan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelayanan, kedisiplinan dan sarana-sarana penunjang pelayanan. Mengingat pentingnya pengelolaan sumber daya manusia, maka diharapkan kinerja PNS Disminpers dapat lebih maksimal.
2. Langkah langkah/ Strategi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain dengan :
a. Perencanaan Organisasi/Perkantoran
b. Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai/PNS.
c. Pengawasan terhadap kinerja pegawai/PNS.
d. Memberikan Reward atau Punishment bagi pegawai.
3. Pentingnya Disiplin kerja pegawai yang harus ada dalam setiap kegiatan organisasi sehingga dapat memudahkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Peran seorang pimpinan sangat penting dalam memberkan pengaruh dan menggerakan bawahan untuk melaksanakan pekerjan dengan disiplin kerja yang tinggi, sehingga seluruh program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
4. Dukungan yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan Disminpers Kormar untuk meningkatan pelayanan kepegawaian dengan meningkatkan kinerja Pegawai diantaranya adalah :
a. Pemimpin yang kompeten dan tegas.
b. Kebijakan yang rasional dan peraturan yang tepat
c. Sarana dan Prasarana yang menunjang,
5. Apabila strategi atau langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan pelayanan kepegawaian Disminpers Kormar dapat diwujudkan dan diimplementasikan secara baik dan benar serta adanya dukungan penunjang yang diperlukan maka:
a. Adanya kejelasan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelayanan,
b. Terciptanya kedisiplinan maka pegawai akan termotivasi dan akan timbul kesadaran serta tanggung jawab dalam bekerja sesuai dengan hak dan kewajiban.
c. Dengan ketersediaan sarana-sarana penunjang pelayanan maka kinerja PNS Disminpers dapat lebih optimal.
Dengan demikian maka akan tercapai tujuan untuk meningkatkan kinerja kepegawaian PNS Disminpers Kormar.
DAFTAR PUSTAKA :
H.A.S.Moenir.2002. Manajemen pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Rivai & Sagala. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers.
Sugianto. 2003.Buku Panduan Perkuliahan Kebijakan Publik. STIA LAN Jakarta.
Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan.Tangerang: Media Brilian.
Umam, Khaerul. 2014. Manajemen Perkantoran. Bandung: Pustaka Setia.
Program Kerja dan Anggaran Korps Marinir Tahun 2012
Kamus Besar Bahasa Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
Internet: https://herdiantioktora.wordpress.com http://www.pengertianahli.com/
Dan ini adalah sisa postingan saya yang akan saya sembunyikan dan hanya muncul pada saat post page atau link read more.. diklik
